Ekspor kosmetik ke Indonesia: notifikasi BPOM, halal, dan SKI

Siapa yang mengajukan notifikasi

Hanya pemohon Indonesia yang dapat mengajukan notifikasi: produsen kosmetik lokal, perusahaan yang produknya dibuat berdasarkan kontrak (maklon) di Indonesia, atau importir. Setiap pemohon memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS; bagi importir, NIB sekaligus berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API).

Importir terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Balai Besar/Balai POM setempat, yang diterbitkan setelah pemeriksaan sarana. Importir juga memerlukan penanggung jawab teknis yang ditunjuk dan surat pernyataan yang ditandatangani bahwa direksinya tidak terlibat tindak pidana di bidang kosmetika.

Dari pemilik merek atau produsen asing, importir memerlukan surat penunjukan dengan sisa masa berlaku minimal 6 bulan, perjanjian kerja sama, Certificate of Free Sale (CFS) untuk produk yang dibuat di luar ASEAN, dan bukti penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, GMP) di pabrik. Notifikasi dipegang atas nama importir, dan nama tersebut tercantum pada label.

Proses Notifkos, biaya, dan masa berlaku

Pemohon harus menyiapkan Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum mengajukan notifikasi. Setelah itu pemohon mengisi template produk di Notifkos dan membayar tarif (PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak) per item. BPOM memeriksa data dalam waktu 14 hari berdasarkan Peraturan BPOM 21/2022 (3 hari untuk wewangian) dan menerbitkan surat berisi nomor notifikasi. Bila perlu, produk dapat dikirim untuk evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu.

Sejak 26 Mei 2026, tarif mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) 15/2026, yang menggantikan PP 32/2017: IDR 1.500.000 per item untuk produk yang dibuat di luar ASEAN dan IDR 500.000 per item untuk produk yang dibuat di negara ASEAN. Periksa jumlahnya pada perintah pembayaran, karena setiap item ditagih terpisah.

Notifikasi berlaku selama 3 tahun. Ajukan perpanjangan paling lambat 30 hari sebelum kedaluwarsa; permohonan yang terlambat diproses sebagai notifikasi baru dan mendapat nomor baru.

Bahan dan klaim

Indonesia menerapkan ASEAN Cosmetic Directive melalui peraturannya sendiri. Peraturan BPOM 25/2025 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika menggantikan Peraturan BPOM 23/2019 dan 17/2022 pada 3 Oktober 2025. Produk yang sudah dinotifikasi diberi waktu 12 bulan untuk menyesuaikan, sehingga batas waktunya adalah 3 Oktober 2026. Pembaruan ini memasukkan zat seperti lilial dan quaternium-15 ke daftar bahan terlarang dan mengubah batas untuk zat lain, seperti asam salisilat.

Annex ASEAN terakhir diperbarui pada Juni 2026, jadi periksa daftar terkini BPOM serta annex ASEAN sebelum mengajukan notifikasi. Klaim harus mengikuti Peraturan BPOM 3/2022 tentang klaim kosmetika; klaim untuk mengobati atau mencegah penyakit tidak diperbolehkan.

• Bahan yang dilarang
• Bahan yang dibatasi, beserta batas dan ketentuannya
• Pewarna yang diizinkan
• Pengawet yang diizinkan
• Tabir surya (UV filter) yang diizinkan

Label dalam Bahasa Indonesia

Peraturan BPOM 18/2024 tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetika berlaku sejak 28 November 2024; masa transisi 12 bulan untuk produk yang sudah ada telah berakhir. Manfaat atau kegunaan, cara penggunaan, dan peringatan harus dalam Bahasa Indonesia. Keterangan lainnya boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang ditulis dengan huruf Latin dan angka Arab.

Kemasan impor boleh diberi stiker berbahasa Indonesia tambahan, selama semua keterangan sesuai dengan data yang dinotifikasi. Gunakan logo halal hanya pada produk yang bersertifikat.

• Nama produk
• Manfaat atau kegunaan, dan cara penggunaan
• Komposisi (daftar bahan)
• Negara pembuat
• Nama dan alamat lengkap pemegang notifikasi
• Nomor batch
• Isi bersih, ukuran, atau berat
• Tanggal kedaluwarsa
• Nomor notifikasi
• Barcode 2D
• Peringatan atau perhatian

Halal: wajib mulai 18 Oktober 2026

Berdasarkan Undang-Undang (UU) 33/2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) 42/2024, tahap kewajiban bertahap untuk kosmetik berakhir pada 17 Oktober 2026, dan mulai 18 Oktober 2026 kosmetik yang dijual di Indonesia, termasuk produk impor, wajib bersertifikat halal. Wacana penundaan menyangkut pangan usaha mikro dan kecil serta pangan asing, bukan kosmetik. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menyatakan pada Juni 2026 bahwa tidak akan ada penundaan, dan pada September 2026 Menteri Perdagangan mengatakan barang impor tetap boleh masuk tetapi harus bersertifikat sebelum dijual.

Produk impor dapat menggunakan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang memiliki perjanjian saling pengakuan (mutual recognition agreement) dengan BPJPH dan telah diregistrasi di BPJPH, atau disertifikasi melalui sistem SIHALAL milik BPJPH dengan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia. Produk yang dibuat dari bahan non-halal tidak mendapat sertifikat; berdasarkan Peraturan BPJPH 3/2026, produk tersebut wajib mencantumkan "NON HALAL" atau "MENGANDUNG BABI" pada label.

Peraturan BPJPH 4/2026, yang berlaku sejak September 2026, menambahkan pemeriksaan halal sebelum pemberitahuan impor barang (PIB), dengan inspeksi di gudang pemuatan oleh surveyor yang ditunjuk. Cara penerapannya untuk kosmetik masih dimatangkan pada akhir September 2026, jadi pastikan prosedurnya dengan importir Anda sebelum melakukan booking.

Izin impor, bea cukai, dan kewajiban setelah penjualan

Sejak Peraturan BPOM 28/2023, kosmetik memerlukan SKI Border (Surat Keterangan Impor) dari BPOM sebelum pengeluaran barang dari kepabeanan. Importir mengajukan permohonan di sistem e-BPOM, yang terhubung dengan Indonesia National Single Window (INSW), dan setiap SKI mencakup satu pengiriman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 23/2025, beberapa kode HS kosmetik juga memerlukan laporan surveyor sebelum pengiriman. Jaga agar nama produk konsisten di notifikasi, invoice, dan packing list; generator invoice dan packing list gratis serta cek kode HS dari Triplicate bisa membantu.

Setelah impor, pemegang notifikasi menyimpan DIP (empat bagian menurut Peraturan BPOM 17/2023) sekurang-kurangnya satu tahun setelah tanggal kedaluwarsa batch terakhir yang diimpor, dan melaporkan efek samping berdasarkan Peraturan BPOM 26/2019: kasus serius dalam 7 atau 15 hari, kasus lain setiap Januari dan Juli. Aturan pengawasan pascapasar (post-market) yang baru masih berupa rancangan pada pertengahan 2026.

Penjual asing di marketplace daring Indonesia wajib, berdasarkan Permendag 19/2026, menjual barang jadi dengan harga minimal USD 100 FOB per unit dan menunjukkan perizinan produk yang diwajibkan.