Sertifikasi Halal Malaysia (JAKIM) untuk Produk Impor: Lembaga Asing yang Diakui

Kapan sertifikasi halal diperlukan

Perintah Deskripsi Perdagangan (Definisi Halal) 2011 menetapkan kriterianya: produk tidak boleh mengandung bagian hewan terlarang, najis, zat yang memabukkan, atau bagian tubuh manusia, tidak boleh beracun, dan tidak boleh terkontaminasi selama pengolahan. Berdasarkan Perintah Deskripsi Perdagangan (Sertifikasi dan Penandaan Halal) 2011 (Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) Order 2011), barang impor tidak boleh disebut halal kecuali memenuhi persyaratan atau memegang sertifikat dari lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui JAKIM.

Sertifikasi halal pada umumnya bersifat sukarela, tetapi wajib untuk produk hewani selain babi beserta turunannya sebelum diekspor ke Malaysia. Untuk produk lain, sertifikasi bukan persyaratan hukum, tetapi sangat dianjurkan jika produk akan dijual sebagai halal.

Daging, unggas, dan produk hewani lainnya

• Produk harus bersertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui JAKIM.
• Negara pengekspor, fasilitas, dan komoditas harus didaftarkan ke DVS sebelum impor pertama.
• Pabrik harus lulus audit DVS dan JAKIM serta mengikuti MS 1500:2009 dan Protokol Malaysia untuk Produksi Daging dan Unggas Halal.
• DVS mewajibkan sertifikat halal yang diakui untuk unggas dan produk unggas, daging sapi, daging domba, daging rusa, dan gelatin sapi.
• Daging dan susu memerlukan izin impor yang diterbitkan oleh atau atas nama Direktur Jenderal MAQIS berdasarkan Act 728, sedangkan produk hewani memerlukan izin DVS berdasarkan Undang-Undang Hewan 1953 (Animal Act 1953) dan Perintah Hewan (Impor) 1962 (Animal (Importation) Order 1962).

Lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui dan label

JAKIM mengakui lembaga sertifikasi halal luar negeri setelah menilai apakah lembaga tersebut dapat memenuhi prosedur dan pedoman Malaysia. Pengakuan berlaku 2 tahun, lembaga tersebut dicantumkan di situs web JAKIM sebagai lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui (Recognised Foreign Halal Certification Body), melapor kepada JAKIM setiap tahun, dan diaudit kembali saat masa penunjukannya berakhir.

Logo halal Malaysia diatur dalam Lampiran 1 Perintah Sertifikasi dan Penandaan 2011 (Certification and Marking Order 2011), dan lembaga luar negeri yang diakui dalam Lampiran 2. Importir atau produsen barang yang disertifikasi lembaga luar negeri yang diakui harus mencantumkan nama lembaga itu pada produk.