Wajib Halal Produk Impor 18 Oktober 2026: BPJPH, Sertifikat Halal Luar Negeri dan Label

Siapa yang wajib bersertifikat halal, dan kapan

UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, dan PP No. 42 Tahun 2024 menetapkan tahapannya menurut jenis produk. Untuk makanan dan minuman, usaha menengah dan besar Indonesia wajib bersertifikat paling lambat 17 Oktober 2024. Tahap kewajiban bagi usaha mikro dan kecil, bagi makanan dan minuman dari luar negeri, serta bagi kosmetik berakhir pada 17 Oktober 2026, sehingga mulai 18 Oktober 2026 produk-produk ini wajib bersertifikat halal. Pasal 160 PP tersebut menyerahkan penetapan tanggal untuk produk dari luar negeri kepada Menteri, paling lambat 17 Oktober 2026.

Pada Juni 2026, kepala BPJPH menyatakan bahwa kewajiban ini mencakup tidak hanya barang dalam negeri, tetapi juga produk asing yang masuk ke Indonesia, dan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian lain mengenai pengendalian impor. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mencantumkan tenggat berikutnya: obat tanpa resep paling lambat 2029, obat resep paling lambat 2034, dan alat kesehatan Class D paling lambat 2039. Periksa tenggat untuk kategori produk Anda dengan importir.

Menggunakan sertifikat halal dari negara Anda sendiri

• Sertifikat harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah disetujui BPJPH berdasarkan perjanjian saling pengakuan, untuk kategori produk yang bersangkutan. DFAT Australia, misalnya, mencantumkan lembaga-lembaga Australia yang disetujui BPJPH beserta cakupan setiap persetujuan.
• Importir Indonesia, bukan eksportir, yang meregistrasi sertifikat halal luar negeri di portal SIHALAL milik BPJPH. Biayanya dilaporkan sebesar IDR 800,000 per sertifikat pada Agustus 2024.
• Setelah diregistrasi, produk dapat mencantumkan logo halal Indonesia dan nomor registrasi.
• Jika lembaga sertifikasi Anda tidak disetujui BPJPH, produk dapat disertifikasi langsung melalui proses BPJPH di Indonesia, oleh importir atau perwakilannya.

Pemeriksaan halal saat impor

Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026 tentang kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang berlaku sejak September 2026, menambahkan pemeriksaan halal sebelum pemberitahuan impor barang (PIB), dengan inspeksi di gudang pemuatan oleh surveyor yang ditunjuk. Cara penerapannya untuk setiap jenis produk masih dimatangkan pada akhir September 2026, jadi pastikan prosedurnya dengan importir Anda sebelum melakukan booking pengiriman pertama setelah 18 Oktober 2026.

Label: logo halal dan produk non-halal

Produk bersertifikat halal wajib menampilkan logo halal resmi BPJPH dan nomor registrasi atau nomor sertifikat. Warna ungu adalah warna logo yang diutamakan, dan hitam putih diterima dengan syarat teknis tertentu. Produk yang dibuat dari bahan yang diharamkan menurut hukum Islam, seperti babi, tidak mendapat sertifikat halal: berdasarkan Pasal 26 UU No. 33 Tahun 2014, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan non-halal pada produk, dan Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2026 mengatur bentuknya, yaitu "NON HALAL" atau "MENGANDUNG BABI". Aturan pelabelan Indonesia dari otoritas lain, seperti BPOM untuk makanan dan kosmetik, tetap berlaku.

Yang perlu disiapkan sebagai eksportir

• Tanyakan kepada importir kategori dan tenggat mana yang berlaku untuk setiap produk, dan apakah lembaga sertifikasi halal Anda disetujui BPJPH untuk kategori tersebut.
• Kirim ke importir sertifikat halal Anda, beserta legalisasi atau apostille yang dibutuhkan importir untuk registrasi, dan daftar produk dengan kode HS.
• Sediakan waktu untuk registrasi di SIHALAL dan untuk perubahan label apa pun sebelum pengiriman pertama setelah tenggat.
• Pastikan nama produk, kode HS, dan data produsen identik pada sertifikat halal, commercial invoice, dan packing list.
• Untuk produk yang mengandung bahan non-halal, sepakati pelabelan non-halal dengan importir, bukan mengupayakan sertifikasi.